BERITAJAKARTA.COM — 14-04-2009 14:33
Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2009 ini akan mengubah pola pembangunan, yakni mengedepankan usulan dari masyarakat. Strateginya dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) untuk menyaring kegiatan yang menjadi skala prioritas. Saat memimpin Musrembang di Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus), Gubernur DKI Jakarta menerima usulan kegiatan pembangunan dari kecamatan dan kelurahan sebanyak 1.562 kegiatan dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 77, 4 miliar.
Fauzi Bowo menegaskan, saat ini sudah bukan zamannya lagi pembangunan berdasarkan usulan dari atas, akan tetapi harus dari bawah (bottom up). "Paradigma pembangunan yang kita kedepankan adalah yang berdasarkan usulan dari bawah, bukan dari atas. Keluhan masyarakat yang aspirasinya belum tertampung masih banyak," tegas Fauzi Bowo saat memberikan arahan pada peserta Musrembang Jakpus, Selasa (14/4) pagi.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menurutnya, salah satu cirinya adalah setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Karenanya terhadap para peserta Musrembang, terutama Walikota Jakata Pusat Sylviana Murni, diminta untuk mengarahkan perencanaan yang berdasar pada usulan masyarakat. Pada pemerintahan di level kelurahan dan kecamatan, telah diberikan kewenangan dan didukung dana penguatan pembangunan, yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak usulan dari bawah yang tidak tertampung dalam penguatan kelurahan maupun kecamatan.
"Usulan yang tidak tertampung ini dapat dirumuskan dalam Musrembang kota," lanjutnya. untuk mewujudkan pelayanan yang baik, Pemprov DKI juga segera mengirim pegawainya yang berkualitas ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Kebijakan ini untuk mengisi kebutuhan jabatan dan staf, guna memperkuat pelayanan di ujung tombak pemerintahan yang selama ini dirasakan masih sangat kurang.
Menanggapi keinginan Gubernur DKI, Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni mengatakan, sejauh ini upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat sudah berjalan. Karena Pemkot Jakpus menginginkan kegiatan melalui usulan warga melalui Musrembang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kotamadya. "Kami sudah menjaring aspirasi warga melalui kegiatan Musrembang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sehingga kegiatan nanti dilakukan tentu menjadi skala prioritas," katanya.
Dalam hasil dari Musrembang di Jakarta Pusat yang digelar sejak 25 Februari lalu, di tingkat keluarhan dan kecamatan diusulkan 1.562 kegiatan dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 77,4 miliar. Rinciannya, di tingkat kelurahan usulan kegiatan yang berhasil dihimpun sebanyak 965 kegiatan dengan estimasi anggaran Rp 53,9 miliar. Di tingkat kecamatan, menghasilkan 597 usulan kegiatan dengan anggaran Rp 23,5 miliar.
Selanjutnya di tingkat SKPD (satuan kerja perangkat daerah), terhimpun 2.832 usulan kegiatan dengan anggaran Rp 1,5 triliun. Jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah, yang tidak tertampung di program penguatan manajemen kelurahan dan kecamatan.
